Kinerja Berbagai Pola Usaha Pembibitan Sapi Lokal di Beberapa Daerah Pengembangan Sapi Potong

Nyak Ilham, Kurnia Suci Indraningsih, Roosganda Elizabeth

Abstract


Law No. 41/2014 deals with animal husbandry and health, supply and development of beef cattle breeding conducted by prioritizing domestic production by farmers, breeding companies and both central and local governments. One of beef cattle breeding issues in Indonesia is the concept of breeding still partially developed and not closely related with its type and dispersion in Indonesia. This paper aims to describe and characterize various business patterns of beef cattle breeding. Based on existing patterns and characteristics, breeding business has been developed in order to increase national production of beef cattle breeding. Data and information were collected from four provinces, i.e. Aceh, Central Java, Bali, and NTB. Primary data were collected through interview involving 185 respondents from various stakeholders. Data and information were analyzed through qualitative and quantitative description approach with tabulation and schemes techniques. Three types of beef cattle breeding are intensive and semi-intensive farmers’ groups, company, and government patterns. Based on each pattern, there was linkage of manufactured product utilization among the existing patterns to optimize of national beef cattle breeding system. To support this linkage, it needs synergy in various patterns of cattle beef breeding in a region where local BPTU-HPT/UPTD play a role as producers of cattle beef breed and advisers for farmers’ groups and companies in its working region. Government is expected to purchase qualified beef cattle breeding products manufactured by its advised farmers groups.

 

Abstrak

Undang-undang No 41/2014 mengatur tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, penyediaan dan pengembangan bibit sapi dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri, baik oleh peternak, perusahaan peternakan, pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Masalah perbibitan sapi potong di Indonesia antara lain  adalah konsep pembangunan pembibitan masih parsial, belum terkait erat baik jenis maupun sebarannya di Indonesia. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan dan mengkarakteristikan berbagai pola usaha pembibitan sapi potong. Berdasarkan pola dan karakteristik yang ada dibuat rancang bangun pengembangan usaha pembibitan guna meningkatkan produksi bibit sapi potong nasional. Data dan informasi dikumpulkan dari empat provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Bali dan NTB. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mencakup 185 responden dari berbagai pihak terkait. Analisis data dan informasi dilakukan secara deskripsi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik tabulasi dan skema. Ada tiga pola pembibitan sapi potong yaitu Pola KTT intensif dan semi intensif, pola perusahaan, dan pola pemerintah. Berdasarkan karakteristik masing-masing pola dapat dibuat keterkaitan pemanfaatan produk yang dihasilkan untuk merancang optimasi sistem pembibitan sapi nasional. Untuk mendukung hal itu, perlu membangun sinergitas kerja berbagai pola pembibitan sapi dalam satu kawasan regional dimana UPT/UPTD pembibitan sapi selain berperan sebagai produsen bibit sapi juga sebagai pembina pada KTT dan perusahaan dalam wilayah kerjanya. Pemerintah diharapkan berperan menjaring produk bibit sapi berkulitas yang dihasilkan oleh KTT binaannya.


Keywords


breeding patterns; production; local cattle; pola pembibitan; produksi; sapi lokal

Full Text:

PDF

References


Anka MS, Hassan L, Khairani-Bejo S, Zainal MA, Mohamad RB, Salleh A, A Adzhar. 2014. A Case-Control Study of Risk Factors for Bovine Brucellosis Seropositivity in Peninsular Malaysia. PLoS ONE 9(9): e108673. doi:10.1371/journal.pone.0108673

Badan Litbang Pertanian. 2015. Instrumen Kebijakan dalam Penyelamatan Sapi Betina Produktif. Draf Nota Dinas Kepala Badan Litbang kepada Menteri Pertanian, Oktober 2015. Jakarta (ID): Badan Litbang Pertanian.

Biro Perencanaan Kementan. 2016. Pengembangan Sistem Pertanian Terpadu Pola Integrasi Mendukung Pengembangan Kawasan Pertanian. Jakarta (ID): Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Pertanian, Kementerian Pertanian.

BPTU-HPT Indrapuri. 2016. Laporan Tahunan 2011. Aceh Besar (ID): Balai Pembibitan Ternak Unggulan dan Hijauan Pakan Ternak, Indrapuri.

BPTU-HPT Indrapuri. 2015. Laporan Tahunan 2012. Aceh Besar (ID): Balai Pembibitan Ternak Unggulan dan Hijauan Pakan Ternak, Indrapuri.

BPTU-HPT Indrapuri. 2014. Laporan Tahunan 2013. Aceh Besar (ID): Balai Pembibitan Ternak Unggulan dan Hijauan Pakan Ternak, Indrapuri.

BPTU-HPT Indrapuri. 2013. Laporan Tahunan 2014. Aceh Besar (ID): Balai Pembibitan Ternak Unggulan dan Hijauan Pakan Ternak, Indrapuri.

BPTU-HPT Indrapuri. 2012. Laporan Tahunan 2015. Aceh Besar (ID): Balai Pembibitan Ternak Unggulan dan Hijauan Pakan Ternak, Indrapuri.

BPBTR. 2014. Laporan Akhir Kegiatan Pembibitan Ternak Ruminansia Besar 2014. Kendal (ID): Balai Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ruminansia, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

BPBTR. 2013. Laporan Akhir Kegiatan Pembibitan Ternak Ruminansia Besar 2013. Kendal (ID): Balai Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ruminansia, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

BPBTR. 2012. Laporan Akhir Kegiatan Pembibitan Ternak Ruminansia Besar 2012. Kendal (ID): Balai Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ruminansia, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

Efendy J. 2016. Profil Usaha Pembibitan Sapi Potong Rakyat Berbasis Sumberdaya Lokal di Kabupaten Sumenep (Studi kasus di KTT Sumber Hasil, Desa Talang Kecamatan Seronggi Kabupaten Sumenep Jawa Timur). J Ilmu dan Teknologi Ternak. 5(1):27-31.

Emawati S. 2007. Analisis Break Even Point (BEP) Usahatani Pembibitan Sapi Potong di Kabupaten Sleman. Sains Peternak. 5(2):6-11.

Hadi PU, N Ilham. 2002. Problem dan Prospek Pengembangan Usaha Pembibitan Sapi Potong Indonesia. J Litbang Pertan. 21(4):148-157.

Ilham N, Saptana, B Winarso, H Supriadi, Supadi, YH Saputra. 2014. Kajian Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Tanaman-Ternak. Bogor (ID): Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian.

Kemenkumham. 2014. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta.

Kementan. 2013. Peraturan Menteri Pertanian No. 56 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak. Jakarta (ID): Kementerian Hukum dan HAM.

Kluyts JF, FWC Neser, MJ Bradfield. 2003. Development of breeding objectives for beef cattle breeding: Derivation of economic values. South African Journal of Animal Science. 33(3):142-158.

Lubis AR. 2010. Prospek Pengembangan Ternak Sapi dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Daging Sapi di Provinsi Sumatera Utara. Wartazoa. 20(2):85-92.

Kemenkumham. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Tentang Perubahan atas PP No. 23/2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jakarta (ID): Kementerian Hukum dan HAM.

Putra WPB, Sumadi, T Hartaik, H Saumar. 2015. Seleksi pada Sapi Aceh Berdasarkan Metode Indeks Seleksi (IS) dan Nilai Pemuliaan (NP). J Peternak Sriwijaya. 4(1):1-10.

Putri BRT, IN Suparta, IB Sudana, IGL Oka. 2014. Strategy of Business Management and Agribusiness System of Bali Cattle Breeding to Improve Farmers Income. J of Animal Science Udayana University. 3(2):1-7.

Samariyanto. 2004. Alternatif Kebijakan Perbibitan Sapi Potong dalam Era Otonomi Daerah. Prosiding Lokakarya Nasional Sapi Potong. Yogyakarta, 8-9 Oktober 2004. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

Sayaka B. 2012. Pengembangan Perbenihan Sapi Potong dan Perannya dalam Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Forum Penelit Agro Ekon. 30(1): 59-71.

Widiati R. 2012. Kelayakan Finansial Usaha Sapi Potong Pembibitan dengan berbagai Bantuan Modal di Pedesaan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Buletin Peternak. 36(2):122-128.

Winarso B. 2015. Keberhasilan Pengembangan Ternak Sapi Potong Melalui Pola Pengembangan Modal Usaha (KUPS). J Penelit Pertan Terap. 15(2):138-150.

Winarso B, E Basuno. 2013. Pengembangan Pola Integrasi Tanaman-Ternak Merupakan Upaya Mendukung Usaha Pembibitan Sapi Potong Dalam Negeri. Forum Penelit Agro Ekon. 31(2):151-169.




DOI: http://dx.doi.org/10.21082/akp.v15n1.2017.67-82

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Analisis Kebijakan Pertanian

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kementerian Pertanian
Kawasan Penelitian Cimanggu
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Telp. (0251) 8333964 ext. 300-301, Faks. (0251) 8314496
E-mail: akppsekp@gmail.com
Website: http://pse.litbang.pertanian.go.id