Alternatif Kebijakan Penyaluran Subsidi Pupuk Bagi Petani Pangan

Achmad Suryana, Adang Agustian, Rangga Ditya Yofa

Abstract


Fertilizer is one of important production factors in food farming to gain high productivity. Efforts to manage procurement, distribution, and proper fertilizer application have been regulated, implemented, and controlled by the government. However, complaints related to fertilizer distribution problems still exist. This study aims to analyze national fertilizer performance, especially fertilizer policy for food sector, fertilizer industry, and farmer dynamics in formulating fertilizer needs and its application; and to formulate fertilizer policy alternatives that can increase fertilizer distribution efficiency and use of budget subsidy. Coverage and data of this study were at national level. Analytical methods of this study were both quantitative and qualitative descriptive approaches. The main finding of this study was a formulation of four policy alternatives pertaining distribution mean of direct fertilizer subsidy delivered to farmers. Implementation of these policy alternatives requires availability of accurate data on rice farmers, agricultural land ownership and use, and food farming system profile nationwide. In the short run, in order to increase distribution efficiency of subsidized fertilizer to farmers, it is recommended that some adjustments to the current fertilizer policy must be done on price of natural gas as raw material for Urea, level of subsidized price of fertilizers paid by farmers, document of definitive plan of fertilizer needs of farmer groups (RDKK), and function of fertilizer supervision commission at regional levels. 

 

Abstrak

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani pangan untuk memperoleh produktivitas tinggi. Upaya mengelola pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk telah diatur, dilaksanakan, dan diawasi pemerintah, namun keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih saja terjadi. Pengkajian ini bertujuan untuk menganalis keragaan perpupukan nasional, terutama kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi untuk subsektor pangan, industri pupuk nasional, dan dinamika petani dalam penyusunan kebutuhan serta pemanfaatan pupuk; dan merumuskan alternatif kebijakan perpupukan yang dapat meningkatkan efisiensi dalam penyaluran dan anggaran subsidi pupuk. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Hasil  utama kajian ini berupa formulasi empat alternatif kebijakan cara penyaluran anggaran subsidi pupuk langsung diberikan kepada petani. Implementasi alernatif kebijakan tersebut mempersyaratkan tersedianya data yang akurat tentang petani padi, penguasaan dan pengusahaan lahan pertanian, dan profil usaha tani pangan secara nasional. Dalam jangka pendek, untuk meningkatkan efisiensi penyaluran pupuk bersubsidi ke petani disarankan dilakukan beberapa penyesuaian atas kebijakan perpupukan saat ini, yaitu harga gas bumi sebagai bahan baku Urea, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK), dan fungsi komisi pengawasan pupuk di daerah.


Keywords


subsidized fertilizer; direct subsidy; distribution efficiency; food farmer; pupuk bersubsidi; subsidi langsung; efisiensi distribusi; petani pangan

Full Text:

PDF

References


Badan Kebijakan Fiskal. 2010. Ringkasan eksekutif analisis efektivitas kebijakan subsidi pupuk dan benih: studi kasus tanaman padi dan jagung [Internet]. Tim Kajian Kebijakan Harga dan Subsidi Pangan dan Pertanian. Jakarta (ID): Badan Kebijakan Fiskal. [diunduh 2015 Apr 30]. Tersedia dari: http://www.fiskal.depkeu.go.id/ 2010/adoku/PKAPBN.

Badan Ketahanan Pangan. 2015. Kebijakan HPP gabah dan beras yang lebih menguntungkan dan melindungi petani. Policy Brief. Jakarta (ID): Badan Ketahanan Pangan.

Badan Pemeriksa Keuangan. 2013. Analisis atas hasil audit BPK subsidi pupuk dan benih: bukan masalah administrasi tapi kelemahan dalam kebijakan. bekerja sama dengan tenaga konsultan Hendri Saparini [Internet]. [diunduh 2015 Apr 30]. Tersedia dari: http://www.dpr.go.id/dokumen/ bpkdpd.Analisis.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2005–2015. Indikator ekonomi 2005–2015 (berbagai terbitan). Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik

Balai Penelitian Tanah. 2012. Petunjuk penggunaan perangkat uji tanah sawah. Bogor (ID): Balai Penelitian Tanah

[Bappenas] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2011. Laporan kajian strategis kebijakan subsidi pertanian yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Jakarta (ID): Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Biswas AK, Kastner MJ, Tortajada C. 2015. The rise and fall of Yingluck Shinawatra [Internet]. Tokyo (JP): The Diplomat; [updated 2015 May 21; cited 2016 Jan 2]. Available from: http://thediplomat.com/2015/05/the-rice-and-fall-of-yingluck-shinawatra/.

Direktorat Sarana Produksi Pertanian. 2011. Sistem distribusi pupuk bersubsidi. Jakarta (ID): Direktorat Sarana Produksi Pertanian.

Hadi PU, Swastika DK, Dabukke FBM, Agustin NK, Siregar M, Hidayat D, Maulana M. 2007. Analisis penawaran dan permintaan pupuk di Indonesia 2007–2012. Laporan Hasil Penelitian. Bogor (ID): Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

Hafsah MJ, Sudaryanto T. 2004. Sejarah intensifikasi padi dan prospek pengembangan-nya. Dalam: Kasryno F, Pasandaran E, Fagi AM, editors. Ekonomi padi dan beras indonesia. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. hlm. 17-29.

[Inpres] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Revitalisasi Industri Pupuk Nasional. 2010. Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara RI.

Irwanto. 2014. Penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS) dan Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK) untuk menentukan status hara tanah sawah dan lahan kering [Internet]. Jambi (ID): Balai Pelatihan Pertanian; [diunduh 2016 Jan 15]. Tersedia dari: http://www.bppjambi.info.downfile. manager.

[IRRI] International Rice Research Institute. 2011. Site specific nutrient management [Internet]. Los Banos (PH): International Rice Research Institute; [cited 2016 Jan 15]. Available from: http://irri.org/ssnm.

Kariyasa K, Mardianto S, Maulana M. 2004. Analisis kelangkaan pupuk dan usulan tingkat subsidi serta perbaikan sistem pendistribusian pupuk di Indonesia. Bogor (ID): Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.

Kementerian Keuangan. 2014. Dasar-dasar praktik penyusunan APBN di Indonesia. Ed ke-2. Jakarta (ID): Kementerian Keuangan, Ditjen Anggaran.

Lestari LG. 2007. Pengaruh efisiensi biaya produksi terhadap perubahan laba kotor (studi kasus pada PT Pupuk Kujang Cikampek) [Skripsi]. [Bandung (ID)]: Universitas Widyatama, Fakultas Ekonomi.

Mahathanaseth I, Pensupar K. 2014. Thai agricultural policies: the rice pledging scheme. Taipei (TW): FFTC Agricultural Policy Platform.

Munawir S. 2002. Analisa laporan keuangan. Ed ke-4. Yogyakarta (ID): Liberty.

[Permendag] Peraturan Menteri Perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian. 2013. Jakarta (ID): Kementerian Perdagangan RI.

[Permenperin] Peraturan Menteri Perindustrian No. 141/M-IND/PER/12/2010 tentang rencana induk (master plan) pengembangan industri pupuk majemuk/NPK. 2010. Jakarta (ID): Kementerian Perindustrian RI.

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang rekomendasi pemupukan n, p, k pada padi sawah spesifik lokasi. 2007. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI .

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian No. 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi(HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2011. 2011a. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian No. 87/Permentan/SR.130/12/2011 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2012. 2011b. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian No. 82/Permentan/SR.140/8/2013 tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani. 2013a. Jakarta(ID): Kementerian Pertanian RI.

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian No. 123/Permentan/SR.130/11/2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian No. 69/Permentan/SR130/11/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2013. 2013b. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian No. 103/Permentan/SR.130/11/2013 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pertanian No. 122/Permentan/SR130/11/2012 tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2014. 2013c. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.

[Permentan] Peraturan Menteri Pertanian No. 130/Permentan/OT.140/4/2014. tentang kebutuhan dan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2015. 2014. Jakarta (ID): Kementerian Pertanian RI.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1997 tentang penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya. 1997. Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara RI.

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan. 2005. Jakarta (ID): Kementerian Sekretariat Negara RI.

[PT PIHC] PT Pupuk Indonesia Holding Company. 2011. Laporan manajemen tahun 2011. Jakarta (ID): PT Pupuk Indonesia Holding Company.

[PT PIHC] PT Pupuk Indonesia Holding Company. 2014. Laporan manajemen tahun 2014. Jakarta (ID): PT Pupuk Indonesia Holding Company.

[PT PIHC] PT Pupuk Indonesia Holding Company. 2015. Presentasi PT PIHC (Persero) ke DPR; 2015 Jan 19; Jakarta, Indonesia.

Republika.co.id. 2015. DPR ingatkan pemerintah hati-hati ubah mekanisme subsidi petani [Internet]. Jakarta (ID): Republika.co.id; [diunduh 2015 Agus 3]. Tersedia dari: http://www.republika.co.id. 3.

Sumaryanto. 2004. Usaha tani dan pendapatan rumah tangga petani padi: studi kasus di persawahan DAS Brantas. Dalam: Kasryno F, Pasandaran E, Fagi AM, editors. Ekonomi padi dan beras Indonesia. Jakarta (ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. hlm. 225-252.

Suryana A. 2013. Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Disampaikan dalam Kuliah Umum Mahasiswa Sarjana dan Pascasarjana, Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor; 2013 Des 14; Bogor, Indonesia.

Susila WR. 2010. Kebijakan subsidi pupuk: ditinjau kembali. JPPP. 29(2):43-49.

Witt C, Pasuquin JMCA, Mutters R, Buresh RJ. 2005. New leaf color chart for effective nitrogen management in rice. Better Crops. 89(1):36-39.




DOI: http://dx.doi.org/10.21082/akp.v14n1.2016.35-54

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Analisis Kebijakan Pertanian

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Kementerian Pertanian
Kawasan Penelitian Cimanggu
Jln. Tentara Pelajar No. 3B, Kota Bogor 16111
Telp. (0251) 8333964 ext. 300-301, Faks. (0251) 8314496
E-mail: akppsekp@gmail.com
Website: http://pse.litbang.pertanian.go.id